JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan 273 siswa bermasalah akan dipulangkan ke rumah orang tuanya pada Selasa, 20 Mei. Mereka sudah selesai menjalani program pendidikan sesuai rekomendasi dari psikolog.
"Insyaallah berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dimungkinkan mereka besok sudah bisa meninggalkan barak untuk angkatan pertama," kata Dedi kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, 19 Mei.
"Besok ada 273 yang akan keluar Dodik Lembang (Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat)," sambung mantan Bupati Purwakarta.
Dedi mengatakan nantinya akan ada siswa bermasalah lain yang bakal dikirim ke lokasi yang sama untuk mengikuti pendidikan. Pelaksanaannya didukung dari realokasi anggaran yang sebelumnya tak tepat sasaran, khususnya di bidang pendidikan.
"Seluruh rangkaian itu di dalamnya itu kan ada program pendidikan berkarakter, yang di dalamnya berupa anak-anak dari punya sikap agresif tawuran, minum-minuman keras. Kemudian korban gim online mengikuti pendidikan kedisiplinan," tegasnya.
Dedi Mulyadi juga meminta programnya ini tak hanya dikritisi. Pernyataannya disampaikan menanggapi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyebut pengiriman siswa bermasalah ke barak militer bukan atas rekomendasi profesional.
BACA JUGA:
Menurut Dedi, KPAI harusnya tak hanya memberikan koreksi tapi juga membantu menyelesaikan masalah kenakalan remaja. "Kan ada jumlah ribuan tuh anak bermasalah di Jawa Barat," ungkapnya.
"Nah, ini jumlah ribuan itu saya harapkan KPAI ngambil untuk dididik. Agar masalahnya selesai. Kalau KPI sibuk terus ngurusin persoalan tempat tidur dan sejenisnya tidak akan bisa menyelesaikan problem," ujar Dedi.
Lagipula, KPAI harusnya bisa melihat perubahan sikap dari siswa nakal yang dikirim ke barak. "Kemarin kan 39 anak sudah selesai itu. Kan, bisa dilihat bagaimana keadaan anak itu, disiplinnya, kemudian rasa empatinya. Bahkan dia menangis di depan ibunya, mencium kakinya. Kan, belum tentu itu didapatkan di pendidikan di sekolah," pungkas politikus Partai Gerindra tersebut.
