JAKARTA - Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer menuai pro dan kontra. Mulai dari anggota DPR Verrel Bramasta, KPAI, pengamat dan warganet mengkritik kebijakan ini.
Sejumlah orangtua siswa mengaku anaknya jadi lebih tenang dan sopan setelah ‘sekolah’ singkat di barak militer. Namun ada pula orangtua siswa yang melaporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM. Sementara itu, Pengamat pendidikan sekaligus Direktur Rumah Literasi 45 Andreas Tambah merasa perlu adanya pembinaan khusus bagi anak-anak yang melakukan tindakan kriminal. Yang mana mereka sudah tidak bisa ditangani lagi oleh sekolah dan orangtua. Namun dia tetap memberikan sejumlah catatan terkait kebijakan ini.
Seperti perlunya persetujuan orangtua, pendampingan psikologis dan pemerhati pendidikan, serta jangan sampai merenggut hak-hak anak dan melabeli anak. Andreas pun mendorong pihak-pihak terkait untuk mendukung kebijakan inovatif Dedi Mulyadi.