JAKARTA - Ketua Asosiasi Kader Sosio Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto menilai demokratisasi ekonomi dapat menjadi salah satu solusi bagi tuntutan mitra pengemudi ojek daring/online (ojol) kepada perusahaan berbasis aplikasi (aplikator) transportasi.
"Dengan sistem kepemilikan yang terbuka, maka semua menjadi transparan dan tidak lagi ada yang dirugikan. Sementara, pemerintah dapat menjadi wasit yang adil bagi semua," kata Suroto dilansir ANTARA, Rabu, 21 Mei.
"Demikianlah, seharusnya sistem demokratisasi ekonomi terjadi dan ekonomi gotong royong dan sistem ekonomi Pancasila dipraktikkan," ujarnya menambahkan.
Adapun keterbukaan ini, lanjut Suroto, salah satunya bisa dicapai melalui rapat umum perusahaan yang melibatkan para pihak terkait.
"Rapat umum perusahaan, di mana penentuan kebijakan perusahaan akan menjadi tempat yang paling menentukan seluruh kebijakan yang adil. Tarif ditentukan bersama, keuntungan dibagi bersama, dan beban ditanggung bersama," ujar Suroto.
Sebelumnya, ribuan mitra pengemudi ojol melakukan unjuk rasa di berbagai wilayah, termasuk di Jakarta pada Selasa 20 Mei kemarin.
Aksi demo ini disebut menjadi puncak kekecewaan para pengemudi online dengan tuntutan pertama meminta Presiden RI dan Menteri Perhubungan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi pelanggar regulasi Permenhub PM Nomor 12 Tahun 2019 dan Kepmenhub KP Nomor 1001 Tahun 2022.
SEE ALSO:
Terpisah, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah kini fokus pada jaminan sosial dan jaminan kecelakaan kerja para mitra pengemudi ojol.
"Concern yang mendesak saat ini adalah bagaimana mitra pengemudi ojol bisa mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan kecelakaan kerja," kata Yassierli dalam jumpa pers di Jakarta.
"Nantinya, (kajian dan diskusi ini) akan berujung ke regulasi yang kita masih on process," ujarnya.
