JAKARTA – Direktur Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay menilai ada permasalahan dari penyelenggara pemilu yang membuat pelaksanaan Pemilu Indonesia terus menerus bermasalah.
Menurutnya, keberhasilan sebuah pemilu sangat tergantung pada penyelenggaranya itu sendiri. Jika penyelenggara bekerja dengan baik sesuai aturan yang berlaku, maka pemilu itu bisa dikatakan berhasil.
“Kok pemilu kita ini bermasalah terus? Jadi ini sesuatu yang harus kita cari jawabannya. Jangan-jangan memang ada persoalan dari penyelenggarannya. Saya melihat persoalan itu ada memang,” ungkapnya, Minggu 9 Maret 2025.
Karena itu, Hadar mendesak agar sistem perekrutan penyelenggara pemilu diperketat. Terlebih, berkaca dari putusan MK soal PSU Pilkada di 24 wilayah, menunjukkan adanya keteledoran yang fatal dari pihak penyelenggara.
BACA JUGA:
“Jadi, kita ada situasi memang di pemilu kita ini perlu nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa mendapatkan penyelenggara pemilu yang betul-betul tidak hanya profesional tetapi integritasnya tinggi dan juga bisa betul-betul bekerja mandiri. Itu yang perlu kita cari ke depan,” imbuhnya.
Mantan Komisioner KPU ini juga bisa memahami pernyataan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf yang mengaku gelaran pemilu serentak 2024 merupakan pemilu yang paling brutal dan transaksional. Hadar menilai, memang diperlukan adanya revisi UU Pemilu yang bukan hanya pada sistem metode penghitungan, daerah pemilihan dan masalah ambang batas saja, juga potensi politik uang yang terus meningkat dan perbaikan perekrutan penyelenggara pemilu.
“Itu kalau memang kita semua ingin pemilu yang semakin berkualitas, bukan malah makin memburuk,” sambungnya.
