Pemerintah Indonesia Tegaskan Segala Upaya Pemindahan Warga Gaza Tidak Dapat Diterima

JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menegaskan, segala upaya pemindahan warga Jalur Gaza, Palestina tidak dapat diterima, mendorong gencatan senjata di kelompok militan Hamas dengan Israel menjadi momentum untuk memulai dialog dan negosiasi mewujudkan solusi dua negara.

Dalam keterangan di situsnya, Kementerian Luar Negeri menuliskan, "Pemerintah RI tidak pernah memperoleh informasi apapun, dari siapapun, maupun rencana apapun terkait relokasi sebagian dari 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai salah satu bagian dari upaya rekonstruksi pascakonflik," seperti dikutip Selasa, 21 Januari.

Rencana pemindahan sementara warga Jalur Gaza ke Indonesia, seperti yang diutarakan seorang pejabat transisi Pemerintah Amerika Serikat, menyusul gencatan senjata di Gaza.

Dalam sebuah laporan NBC News mengatakan, seorang pejabat transisi yang memiliki pengetahuan langsung tentang proses gencatan senjata Hamas - Israel di Jalur Gaza menyebut, Indonesia menjadi salah satu lokasi yang dibahas untuk menjadi tujuan relokasi sementara warga Palestina.

Itu dikatakan terkait dengan bagaimana membangun kembali wilayah kantong Palestina itu serta ke mana sekitar 2 juta warga Palestina dapat direlokasi sementara.

"Pemerintah menghindari berspekulasi tentang isu tersebut tanpa adanya informasi yang lebih jelas," kata kementerian.

"Indonesia tetap tegas dengan posisi: segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima. Upaya untuk mengurangi penduduk Gaza hanya akan mempertahankan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina dan sejalan dengan strategi yang lebih besar yang bertujuan untuk mengusir orang Palestina dari Gaza," urai Kemlu RI.

Alih-alih relokasi sementara penduduk, Indonesia menegaskan gencatan senjata harus menjadi momentum untuk mewujudkan solusi dua negara.

"Gencatan senjata di Gaza harus menjadi momentum untuk memulai dialog dan negosiasi guna mewujudkan solusi dua negara, sesuai hukum internasional dan parameter internasional yang telah disepakati," seru kementerian.

Diketahui, gencatan senjata antara Hamas dan Israel diumumkan pada Rabu pekan lalu, usai mediasi selama berbulan-bulan, dan mulai berlaku pada Hari Minggu.

Menlu RI Sugiono pekan lalu mengatakan, Indonesia menyambut baik gencatan senjata, namun menegaskan perdamaian abadi hanya bisa dicapai jika Israel mengakhiri pendudukan, Palestina merdeka dan berdaulat.

"Saya tegaskan, perdamaian tersebut hanya dimungkinkan, jika Palestina telah merdeka dan berdaulat, sesuai dengan solusi dua negara yang telah disepakati masyarakat internasional," tegasnya dalam cuitan di media sosial X pekan lalu.

Diketahui, konflik terbaru di Gaza pecah pada 15 Oktober 2023, saat kelompok militan Palestina yang dipimpin Hamas menyerang wilayah selatan Israel, menyebabkan 1.200 orang tewas dan 250 lainnya menjadi sandera, menurut perhitungan Israel.

Pada Hari Senin, otoritas medis mengonfirmasi jumlah korban tewas Palestina di Gaza telah mencapai 47.035 jiwa, sementara 111.091 lainnya terluka sejak 7 Oktober 2023, dikutip dari WAFA.